Libas.id - Belasan massa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Kabupaten Asahan (GMPKA) melakukan aksi unjuk rasa di depan Mapolres Asahan dan Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Asahan pada Selasa, 22 Oktober 2024. Aksi ini dipimpin oleh Ketua Umum GMPKA, Syaiful Amri, yang tegas menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap tindakan premanisme yang diduga dilakukan oleh pejabat desa di Asahan.
Aksi ini dipicu oleh aduan masyarakat terkait insiden pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh Oknum Kepala Desa Sei Lunang, Kecamatan Sei Kepayang Timur, Kabupaten Asahan, beserta anaknya. Korban dari insiden tersebut adalah salah seorang warga desa yang dikabarkan mengalami patah tulang di bagian kaki akibat pengeroyokan itu.
"Aksi yang kami gelar ini dipicu oleh adanya aduan masyarakat, di mana salah seorang warga mengalami pengeroyokan yang diduga dilakukan secara sengaja oleh Oknum Kepala Desa Sei Lunang dan anaknya," jelas Syaiful saat berorasi di depan massa aksi.
njuk rasa ini dilakukan di dua lokasi utama, yakni di depan Kantor Dinas PMD dan Mapolres Asahan. Di Kantor Dinas PMD, para demonstran menuntut agar Kepala Dinas segera memanggil dan meminta keterangan dari Kepala Desa Sei Lunang terkait dugaan pengeroyokan tersebut. Mereka ingin tindakan tegas segera diambil.
"Kami menuntut Kepala Dinas PMD untuk segera memanggil Kepala Desa Sei Lunang guna memberikan keterangan terkait insiden ini," tutur Syaiful dengan tegas di tengah orasinya.
Di Mapolres Asahan, mereka menuntut aparat penegak hukum (APH) untuk segera bertindak tegas dan memberantas aksi-aksi premanisme yang dilakukan oleh oknum pejabat desa. "Kami mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengambil tindakan tegas guna menghentikan para preman berkedok pejabat yang telah meresahkan warga Asahan," tambah Syaiful, menegaskan bahwa aksi premanisme oleh oknum yang memiliki kekuasaan sudah tidak dapat dibiarkan begitu saja.
Syaiful Amri juga memberikan ultimatum bahwa jika dalam kurun waktu 7x24 jam tidak ada perkembangan terkait kasus ini, GMPKA akan mengeluarkan mosi tidak percaya kepada aparat penegak hukum di Asahan. Bahkan, mereka siap untuk melakukan aksi lebih besar di depan Polda Sumatera Utara (MAPOLDASU) jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.
"Jika tidak ada perkembangan dalam 7x24 jam, jangan salahkan kami jika suatu saat kami akan mengeluarkan mosi tidak percaya dan melakukan aksi lebih besar di depan MAPOLDASU," tegas Syaiful dalam closing statement-nya.
Aksi unjuk rasa ini mencerminkan kekecewaan masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap perilaku premanisme yang merajalela dan dilakukan oleh pejabat yang seharusnya menjadi teladan di masyarakat. GMPKA pun berjanji untuk terus memantau perkembangan kasus ini dan siap melakukan langkah-langkah lebih lanjut jika tidak ada respons yang memadai dari pihak berwenang.
Tindakan Tegas Diperlukan untuk Menghentikan Premanisme di Kalangan Pejabat
Kasus yang mencuat ini hanyalah salah satu dari sekian banyak keluhan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum pejabat desa. Premanisme yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya melayani masyarakat tentunya menjadi masalah serius yang harus segera ditangani oleh pihak berwenang. Tidak hanya merugikan secara fisik, tindakan tersebut juga berdampak buruk pada kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintahan di tingkat desa.
Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Kabupaten Asahan merasa bahwa sudah saatnya ada reformasi dalam sistem pemerintahan desa agar pejabat yang terlibat dalam kasus-kasus premanisme bisa segera ditindak. Tidak hanya itu, GMPKA juga mendorong agar ada upaya nyata untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di setiap desa, sehingga masyarakat bisa lebih percaya pada pemerintah setempat.
Aksi ini juga menunjukkan bahwa masyarakat, terutama generasi muda, semakin sadar akan pentingnya peran mereka dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Mereka tidak ragu untuk turun ke jalan demi menuntut keadilan dan memastikan bahwa hak-hak masyarakat dilindungi dari perilaku sewenang-wenang para pejabat desa.
Pentingnya Sikap Kritis Masyarakat Terhadap Pemerintahan Desa
Aksi yang digelar oleh Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Kabupaten Asahan ini merupakan contoh konkret bagaimana masyarakat harus berani bersikap kritis terhadap tindakan-tindakan yang merugikan publik, apalagi yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki posisi dan kekuasaan. Dalam kasus ini, meskipun oknum pejabat desa terlibat, masyarakat tidak boleh takut untuk bersuara.
Aksi ini juga menjadi pengingat bahwa reformasi di tingkat lokal sangat penting. Pemerintahan desa, sebagai unit pemerintahan terkecil, memiliki peran besar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Ketika ada pejabat desa yang menyalahgunakan kekuasaannya, dampaknya langsung dirasakan oleh warga desa itu sendiri.
Sebagai penutup, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh GMPKA ini diharapkan bisa membuka mata aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk lebih serius menangani kasus-kasus yang melibatkan oknum pejabat desa. Masyarakat menaruh harapan besar agar kasus pengeroyokan yang terjadi di Desa Sei Lunang segera diusut tuntas dan tindakan premanisme berkedok pejabat bisa diberantas.